Penyelesaian perkara penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas tidak menggunakan pendekatan restorative justice. Keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Demikian Kejaksaan Agung menegaskan.
Dasar yang digunakan Kejagung untuk menanggalkan restorative justice dalam perkara itu adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020). Keduanya dipandang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan yang ditetapkan pada 21 Juli 2020 dan kemudian diundangkan pada 22 Juli 2020 itu.
Melihat Restorative Justice
Jauh sebelum kejaksaan menerbitkan aturan mengenai restorative justice, kepolisian telah dulu menerbitkan Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolusion (ADR). Lalu, dalam perkembangannya, diterbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021).
Perja No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021 terlanjur mempersepsikan, restorative justice dapat menghentikan perkara pidana (pemidanaan). Memang, misalnya, ada istilah diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Mekanisme pengalihan penyelesaian perkara pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) itu diasosiasikan sebagai salah satu praktik penerapan restorative justice. ABH tidak perlu menjalani pemidanaan sebagaimana mestinya.
Lalu, ada istilah mediasi penal. Istilah yang menyerempet praktik peradilan perdata untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam perkara pidana, antara pelaku dengan korban dapat berdamai. Ada pelaku yang mengganti kerugian korban. Di samping itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses perdamaian. Perkaranya tidak dilanjut ke pengadilan.
Secara harfiah, restorative justice berarti keadilan (yang sifatnya) merestorasi. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula. Dengan begitu, pelaku tindak pidana mengembalikan atau memulihkan kerugian yang dialami korban seperti sediakala.
Restorative justice lahir sebagai kritik terhadap peradilan pidana konvensional yang mengedepankan kepastian hukum, namun abai terhadap keadilan substansial. Bahkan, dalam KUHAP, yang disusun saat rezim orde baru, sudut pandang perlindungan adalah kepada tersangka atau terdakwa, bukan kepada korban tindak pidana.
Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2000 menghasilkan, salah satunya, United Nation: Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters. Dokumen yang memuat prinsip-prinsip dasar penerapan restorative justice sebagai alternatif mekanisme peradilan yang retributif (Eva Achjani Zulfa, 2011: 17; dan Septa Chandra, 2014: 264).
Relasi antar manusia dipandang terlanggar ketika tindak pidana terjadi. Begitu pandangan restorative justice. Konsekuensinya, menjadi perlu bagi pelaku tindak pidana memulihkan kembali tatanan yang sempat dikacaukannya, termasuk pemulihan kerugian kepada korban. Untuk itu, keterlibatan aktif pelaku, korban, juga masyarakat dalam pemulihan membutuhkan akses yang setara (Gerry Johnstone, Van Ness, dan Daniel W., 2007: 15).
Penulis melakukan penelitian tentang restorative justice pada 2022 yang lalu. Dijumpai Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 204/Pid.B/2014/PN.Kdr, tanggal 2 Oktober 2014, dan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kdr, tanggal 15 Agustus 2016. Kedua putusan itu menerapkan restorative justice. Pelaku (terdakwa) meminta maaf dan mengembalikan kerugian korban, tetapi tetap dinyatakan bersalah dan akhirnya dipidana.
Pada dua perkara itu, para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Hanya saja, ada upaya pemulihan yang dilakukan terhadap korban. Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai alasan yang memperingan pidana. Pasalnya, restorative justice tidak serta-merta menghapuskan kesalahan pelaku. Demikian menurut hakim yang penulis temui saat proses penyelesaian penelitian.
Bahkan, Andreas N. Marbun (2022) berani menggagas restorative justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Dia mencontohkan kasus penggelapan uang negara yang dilakukan Paul Coffin di Kanada. Setelah mengakui kesalahan dan membayar uang pengganti, pelaku pemalsuan invoice itu dipidana kerja sosial. Pemaknaannya, ada kewajiban pemulihan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, termasuk dalam jumlah yang jamak.
Ke Depan
Refleksi atas konsep dan praktik restorative justice di atas tidak dapat dimaknai, pertama, pelaku melenggang bebas tak bersalah tanpa dijerat pidana setelah memulihkan kerugian yang dialami korban. Kedua, meskipun telah memulihkan kerugian korban, ternyata pelaku masih dapat dipidana, sehingga implementasi restorative justice menjadi percuma.
Jadi, tawaran pemaknaannya adalah pemidanaan tidak serta-merta dapat berhenti ketika menerapkan restorative justice. Artinya, pelaku tetap dapat diproses menurut hukum acara pidana. Lalu, dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hanya saja, durasi pidana penjara misalnya, dapat berkurang. Dengan syarat, pelaku telah memulihkan kerugian yang diderita korban.
Bisa jadi, dalam perkara Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas, mereka dibebankan tanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh David Ozora sebagaimana dikonsepsikan menurut restorative justice. Namun, tidak serta-merta kesalahan mereka terhapus dan tidak dipidana.
Untuk itu, konsepsi (dan juga praktik) restorative justice yang menyamakannya dengan penghentian perkara perlu didekonstruksi. Di sisi yang lain, membumikan konstruksi restorative justice sebagai upaya (yang sesungguhnya) untuk memulihkan kerugian yang diderita korban menjadi perlu dilakukan.
“Pekerjaan rumah” lainnya adalah mendorong pembentukan undang-undang mengenai restorative justice. Jangan berhenti ketika sistem peradilan pidana anak sudah mengadopsinya. Ruang penerapannya juga dapat diadopsi untuk penyelesaian perkara pidana yang lain.
Menjadi penting disusun dalam undang-undang, karena berkenaan dengan pembatasan HAM, khususnya korban. Dalam instrumen HAM internasional maupun nasional, pembatasan HAM hanya dapat dilakukan, salah satunya, melalui undang-undang.
Ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana (DIHPA) Indonesia, M Sholehuddin, berkali-kali menyampaikan dalam koran ini, restorative justice tidak tepat diatur di dalam peraturan internal aparat penegak hukum pidana. Pengaturan yang demikian akan memunculkan interpretasi sepihak. Bahkan, berpotensi mengesampingkan pentingnya imparsialitas.
Momentum pembaruan hukum acara pidana agaknya mulai tersulut (lagi) sejak KUHP 2023 diundangkan. Untuk itu, partisipasi masyarakat yang bermakna menjadi ruang yang wajib dibuka lebar. Semoga.
-
Terbit di Harian Bhirawa, 30 Maret 2023, halaman 4. Klik di sini.
Rizki Davit S
BalasHapus23303016
HTN_A
Restorative justice ini adalah secara natural memulihakan korban dan membicarakan dengan korban dan tersangka secara kekeluargaan, namun Polisi telah mengeluarkan surat yang dimana tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolusion (ADR), secara norma itu kurang, karena belum menggunakan tindak lanjut yaitu dengan Restorative justiceini, tetapi meskipum menggunakan Restorative justice ini, perlu adanya jera terhadap pelaku yang dimana sudah mencelakai korban dan nanti ada nya pengadilan akan diringankan Hukumannya.
INTi: Restorative justice= ini penting karena adannya pembicaraan terhadap kekeluargaan yaitu- korban dan pelaku akan mendapatkan kemudahan secara keadilan.
Soal? Kenapa Polisi Mengeluarkan suarat gugatan terlebih dahulu?
Wahyu adi prasetyo
BalasHapusNim 21303003
Htn A
Restorativ justice adalah pengembalian dan pemulihan keadaan untuk mencapai tujuan keadilan. Dengan cara mediasi dengan mendatangkan pihak ke 3 agar restorative justice dapat di lakukan. Akan tetapi restorative justice apabila di lakukan dan berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu tidak dapat. Menghilangkan sifat kejahatannya yang di lakukan ke pada korban pada kasus nya mari dandy terhadap David ozora tindak pidana penganiayaan. Maka dari itu apabila restorative justice di lakukan pada kasus tersebut maka hukuman tindak pidana tidak tetap untuk di lakukan agar hukum bisa dikatakan adil seadil adiknya
Nama : Thoyyibah Fahmi Rohmah
BalasHapusNim. : 23303062
Tulisan ini memberikan penjelasan yang cukup mendalam tentang konsep restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengutamakan pemilihan kerugian bagi korban. Restorative justice memang menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, yang memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan perbaikan, tetapi tetap membutuhkan proses hukum yang transparan dan tidak mengabaikan hak-hak korban. Disini penulis dengan tepat menekankan bahwa restorative justice bukan berarti pembahasan dari hukuman, melainkan sebuah upaya untuk memulihkan keadaan yang dalam beberapa kasus bisa menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Disini dalam kasus penganiayaan yang menimpa davit ozora, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa restorative justice tidak diterapkan karena kedua pelaku dianggap tidak memenuhi syarat sesuai dengan perja No. 15 tahun 2020.Artikel ini dengan bijak menunjukkan bahwa restorative justice tidak serta-merta menghapuskan pidana, meskipun ada upaya pemulihan korban, yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman.
Ifna Nadia
BalasHapus23303055
HTN-A
seperti yang dituliskan penulis dalam artikel ini, restorative justice masih diragukan dalam masyarakat dimana masyarakat masih berfikir bahwasanya keadilan hanya dapat dicapai dengan hukuman. Jika kita fikir restorative justice lebih bermanfaat juga bagi korban jika diterapkan karena restorative justice merupakan pemulihan atau pengembalian keadaan korban secara semula. hal tersebut dapat bermanfaat bagi korban karena tidak hanya hukuman yang didapat oleh pelaku tetapi juga kerugian yang dialami dapat diganti. tetapi dalam kasus yang dicontohkan penulis dalam artikel ini dimana masyarakat masih ada yang menolak akan restorative justice ini. maka dari itu dapat dilakukan pengarahan terhadap masyarakat agar dapat memahami konteks dari restorative justice ini.
Nama : FARHAN A'LA ZAMZAMI
BalasHapusNim : 22303040
konsep restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengutamakan pemilihan kerugian bagi korban.