Aksi Pembegalan dan Kepercayaan kepada Hukum

Akhir-akhir ini, warga di Kota Surabaya kembali disuguhi aksi penjahat jalanan. Tidak menutup kemungkinan, aksi yang kerap disebut “pembegalan” itu terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Para pelaku tega untuk menghabisi nyawa korbannya demi mendapatkan barang-barang berharga yang menjadi incarannya. Atas pembegalan demi pembegalan yang terjadi, tentu masyarakat menjadi resah.

Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, sesungguhnya pembegalan itu bak kalimat tiada kata akhir. Setiap tahun selalu saja terjadi. Mereka dengan leluasa melancarkan aksinya. Bisa dikatakan, nyali mereka tak ciut dan surut, walaupun pihak kepolisian memburunya.

Benar kemudian yang dikatakan oleh Saparinah Sadli (1976: 56), kejahatan sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang itu selalu ada dan melakat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Peradilan Jalanan

Penegakan hukum, khususnya hukum pidana, memang menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi dan memberantas aksi pembegalan. Namun, bila jujur melihat realitas, maka penegakan hukum pidana itu masih belum mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu faktor tidak tercapainya tujuan pemidanaan diakibatkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana dirilis Jawa Pos pada 7 Oktober 2014 silam, penuntut umum memberikan tuntutan yang begitu ringan terhadap pelaku kejahatan jalanan. Hal ini kemudian diamini oleh hakim untuk menjatuhkan vonis yang ringan pula.

Memang, vonis yang berat juga belum tentu langsung membuat pelaku akan insyaf dan calon pelaku lainnya ciut nyali. Namun, vonis yang berat itu menjadi obat penyembuh luka bagi korban, keluarga korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Vonis yang berat dan adil dalam perspektif korban setidak-tidaknya akan dapat meminimalisir terjadinya peradilan jalanan atau main hakim sendiri oleh masyarakat. Fakta-fakta semacam ini banyak terjadi karena alasan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Terjadinya peradilan jalanan menampakkan sebuah realita adanya perebutan kompetensi antara pengadilan yang sesungguhnya dengan massa secara umum. Hal ini semakian menguatkan fakta adanya kekecewaan masyarakat yang telah bertumpuk-tumpuk dan rasa kurang percaya terhadap institusi penegak hukum.

Sementara itu, seorang ahli antropologi dari Inggris, Robert Dentan, mengemukakan, pada hakikatnya perilaku seseorang itu lemah lembut dan cinta damai. Namun, kalau seseorang berperilaku keras atau agresif, maka hal itu disebabkan karena ia telah belajar dari orang lain (M. Taufik dan Moegono, 2007: 174).

Merujuk pada pendapat Robert Dentan di atas, terjadinya peradilan jalan bukan hanya diakibatkan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga masyarakat telah melihat bagaimana pelaku pembegalan itu melakukan kekerasan yang sedemikian rupa kepada korbannya. Tak pelak, masyarakat menganggap peradilan jalanan dengan menggunakan kekerasanlah yang pantas diberikan kepada pelaku pembegalan.

Peradilan jalanan oleh masyarakat tidak boleh berlanjut. Begitu juga dengan aksi pembegalan. Menurut Yesmil Anwar (2004: 22-23), khusus mengenai brutalisme massa yang marak, sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan individual. Pasalnya, brutalisme massa dampaknya amat besar pada rusaknya sistem hukum yang telah dibangun.

Percaya kepada Hukum

Satjipto Rahardjo (2009: 79-80) mengingatkan kepada kita semua bahwa hukum itu berfungsi sebagai ekspresi nilai dan ideal serta sebagai penjaga harapan masyarakat. Apabila masyarakat mencampakkan hukum, maka mereka akan terjatuh ke suasana yang lebih buruk.

Mengingat hal tersebut di atas, tak ada alasan bagi kita untuk tidak kembali kepada hukum dalam menyelesaikan aksi pembegalan ini. Kendatipun demikian, upaya-upaya nonhukum juga tetap harus dilakukan secara serasi, selaras, dan seimbang.

Khusus mengenai gagasan mengembalikan kepercayaan kepada hukum, maka hal itu tidak dapat terlepas dari kontrol kita terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi hukum. Dalam hal ini, institusi hukum yang dimaksud meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Empat institusi hukum yang tergabung dalam sebuah sistem peradilan pidana terintegrasi tersebut harus mampu menjawab persoalan masyarakat tentang aksi pembegalan. Pihak kepolisian, misalnya, dengan melakukan pemetaan di kantong-kantong terjadinya kejahatan jalanan tersebut dan setelah itu diharapkan segera meringkus pelaku.

Sebagaimana diungkapkan penulis di muka, bahwa penuntut umum memberikan tuntutan yang begitu ringan terhadap pelaku kejahatan jalanan, diharapkan tidak terjadi lagi. Harapan ini juga semakin nyata tatkala beberapa hari kemarin Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memerintahkan kepada penuntut umum untuk memberikan tuntutan yang maksimal kepada pelaku pembegalan.

Langkah kejaksaan juga harus direspon dengan baik oleh hakim-hakim pada pengadilan. Harus ada semangat dan kesepahaman bersama untuk memberikan jaminan perlindungan akan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Terakhir, institusi yang juga kerap menjadi sorotan, yakni lapas. Banyak opini berkembang, lapas merupakan tempat belajar bagi pelaku pembegalan untuk lebih cerdik dan berani lagi melakukan aksinya. Untuk hal ini, maka negara diharapkan mampu memetakan keahlian narapidana agar kelak dapat kembali ke masyarakat dengan memberikan manfaat.