Membasmi Rasuah di KUA

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama ternyata masih biasa disiasati. Dengan memanipulasi keterangan pencatatan pernikahan, oknum kantor urusan agama (KUA) mengeruk uang dari keluarga mempelai (Jawa Pos, 23/8).

Sebagaimana dilansir Jawa Pos, Irjen Kementerian Agama (Kemenag), Mochammad Jasin menuturkan, praktik korupsi itu terendus dari hasil audit dan laporan masyarakat. Modusnya, biaya nikah di luar KUA sebesar Rp 600 ribu tidak disetor ke kas negara, tetapi dicatat sebagai biaya pernikahan di dalam KUA.

Pasal 6 ayat (1) PP tersebut di atas menyatakan, “Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk”. Sementara itu, bagi warga negara yang menginginkan pelaksanaan pencatatan pernikahan di luar KUA dan di luar jam kerja dikenakan tarif Rp 600 ribu.

Saat ini, Irjen Kemenag sedang mendalami kasus tersebut untuk mengungkap para pelaku. Parahnya, praktik penilapan uang negara itu dilakukan secara berjamaah oleh oknum aparat KUA. Irjen Kemenag mengancam memecat aparat KUA yang menjadi penilap uang negara dari posisi sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

PP terbaru yang mengatur biaya nikah pada nyatanya hadir sebagai jawaban atas terjadinya praktik-praktik yang sama di masa yang silam. Tentu, tak elok jika Kemenag harus jatuh ke lubang sama. Dengan demikian, pihak Kemenag memang harus segera melakukan “bersih-bersih”.

Ancaman untuk memecat aparat KUA yang terlibat praktik “menggelikan” itu dari posisi sebagai PNS dipandang lebih tepat jika bersamaan dengan proses pemidanaannya. Pasalnya, praktik semacam itu termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan berdimensi adanya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi aparat-aparat KUA yang lainnya.

Pada hakikatnya, kerja-kerja pengungkapan praktik rasuah seperti itu tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kemenag. Jalinan kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lainnya sangat perlu untuk dieratkan. Selain itu, pelibatan dan partisipasi masyarakat tak kalah juga pentingnya. Bahkan, melibatkan masyarakat dalam kerja-kerja pengungkapan praktik rasuah adalah suatu keniscayaan dalam era demokrasi seperti saat ini.

Eggi Sudjana mengingatkan, political will pemerintah dan kesungguhan aparat penegak hukum tidaklah cukup untuk memberantas tindak pidana korupsi. Di dalam hal ini, dukungan masyarakat sangat menentukan keberhasilannya. Upaya-upaya penegakan hukum yang bersifat represif hanya berhasil optimal jika diikuti dengan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktiv masyarakat (Eggi Sudjana, 2008: 71).

Konkritnya, masyarakat diminta untuk melaporkan bila ada praktik korupsi atas biaya nikah. Permasalahannya, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami aturan baru tersebut, sehingga mereka menganggap pungutan liar semacam itu adalah hal biasa. Lalu, nyali sebagian masyarakat untuk melaporkan adanya praktik-praktik rasuah semacam itu juga menjadi permasalahan tersendiri.

Untuk permasalahan yang pertama, tawarannya adalah Kemenag harus lebih giat dan gencar untuk mensosialisasikan aturan baru tersebut kepada semua lapisan masyarakat, baik yang ditinggal di desa maupun di kota. Upaya sosialisasi dengan memanfaatkan media massa atau media sosial juga dapat dilakukan. Oleh karena tidak semua masyarakat dapat dan mampu mengakses media sosial, sosialisasi dapat juga dilakukan bersama stakeholders setempat dengan mengadakan acara penyuluhan hukum dan semacamnya.

Mengenai persoalan nyali masyarakat untuk berani melaporkan praktik rasuah itu merupakan permasalahan yang serius dan harus ditemukan solusinya. Pasalnya, republik ini tengah sensitif dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, maupun penghinaan. Dikhawatirkan, masyarakat yang tahu dan melapor soal praktik rasuah itu akan dilaporkan balik dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau fitnah.

Integritas, profesionalitas, dan proporsionalitas aparat penegak hukum adalah kunci sekaligus solusinya. Tiga hal itu mengamanahkan aparat penegak hukum untuk membuka diri, wawasan, dan hati dalam menangani dugaan-dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang ditujukan kepada masyarakat yang melapor adanya dugaan praktik-praktik rasuah di KUA.

Dalam kasus seperti itu, misalnya, aparat penegak hukum harus memeriksa terlebih dahulu adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di KUA. Baru kemudian memproses dugaan tindak pidana pencemaran nama baik apabila memang dugaan tindak pidana korupsi itu tidak terbukti.

Upaya-upaya penegakan hukum oleh negara dengan partisipasi masyarakat dalam era demokrasi seperti saat ini adalah suatu keniscayaan. Jika sudah demikian, maka negara harus memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap warga negara yang tahu adanya dugaan rasuah di KUA dan melapor kepada aparat penegak hukum. Semoga!