Belajar dari Novel The Appeal

Putusan telah dibacakan Hakim Horrison. Krane Chemical dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar $ 41 juta kepada Jeannette Baker. Pasalnya, perusahaan yang dipimpin Carl Trudeau itu telah menjadi penyebab kematian bagi Chad serta Pete, suami dan anak dari Jeannette. Keduanya menderita kanker setelah menjadi korban pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Krane Chemical hingga kemudian meregang nyawa dan meninggalkan Jeannette sendirian.

Krane Chemical, di dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tingkat Menengah Forrest County, telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan dengan cara membuang limbah kimia beracun, yang kemudian meresap ke bumi. Limbah tersebut mengontaminasi akuifer sumber pompa air di Bowmore. Bagi siapa saja yang meminum air dari pompa itu, minimal mereka akan menderita kanker dan dapat berujung pada kematian.

Atas putusan itu, Senator Grott berinisiatif untuk “membantu” Carl. Dan, Carl menyepakatinya. Ia difasilitasi untuk bertemu Barry Reinhart. Carl sepakat membayar Barry sebesar $8 juta untuk melakukan restrukturisasi Mahkamah Agung di Mississippi. Barry, dengan Judicial Vision-nya, sangat diharapkan untuk menghadirkan sosok hakim agung yang pro terhadap Krane Chemical saat dalam proses banding di Mahkamah Agung Mississippi.

Ron Fisk, seorang advokat, terpilih menjadi hakim agung melalui proses demokrasi yang penuh intrik. Ia mendapatkan jabatan itu, tentu, dengan skenario licik yang telah dirancang dan dijalankan oleh orang-orang suruhan Barry. Dan, dia tak tahu ada rencana semacam itu. Ron Fisk sangat diharapkan untuk tidak mengkhianati mereka yang telah mengantarkannya menjadi hakim agung, khususnya Krane Chemical.

Berkas banding Krane Chemical versus Jeannette Baker telah sampai di Mahkamah Agung dan segera diputuskan. Benar saja, Ron Fisk, dengan segala pertarungan dalam hati nuraninya, bersepakat dengan empat hakim agung lainnya yang berpendapat tidak ada bukti yang jelas bahwa racun dalam air di Bowmore menyebabkan kanker. Krane Chemical, dan tentunya Carl Trudeau, memenangi pertarungan melawan Jeannette.

Demikian ikhtisar dari novel karangan John Grisham, The Appeal. Dalam novel versi terjemahan yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada Juni 2013 itu, John Grisham menyatakan, banyak kebenaran dalam cerita yang ia tulis. Catatan pentingnya, selama uang swasta diperbolehkan dalam pemilihan peradilan, akan terlihat kepentingan yang bersaing untuk mendapatkan kursi.

Di Negeri Tercinta

Masih terjaga ingatan publik atas kasus yang menimpa Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Irman Gusman, atau kasus yang menjerat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Dua kasus tersebut melibatkan orang-orang yang bergerak di sektor swasta.

Dalam Action Brief yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2016, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada, 670 pelaku korupsi dari sektor swasta menjadi terdakwa dalam kasus korupsi antara tahun 2001 dan 2015. Temuan tersebut menempatkan komunitas bisnis dalam peringkat kedua tertinggi pelaku korupsi setelah pegawai negeri.

Masih dalam brief tersebut, korupsi di sektor swasta mengurangi kepercayaan pada lembaga publik dan pemerintah, serta membatasi warga negara dari modal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, korupsi di sektor swasta juga menimbulkan kerusakan lingkungan, menimbulkan masalah kesehatan dan keamanan, serta ketidakstabilan ekonomi.

Untuk menanggulangi praktik rasuah yang melibatkan sektor swasta, pada 11 Maret 2016, KPK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menjamin kerjasama lebih lanjut terkait upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pencegahan korupsi dan kecurangan. KPK juga bermaksud memberdayakan agen perubahan (champion) dari masing-masing sektor, penguatan kebijakan pencegahan korupsi, dan mendorong aksi-aksi antikorupsi.

Belajar dari Novel The Appeal

Dengan kesadaran yang amat penuh, karya John Grisham itu hanyalah fiksi. Namun, ada hal-hal yang dibenarkan sendiri olehnya, karena memang benar-benar terjadi. Ada banyak pelajaran menarik yang bisa didapatkan dalam novel itu. Salah satu di antaranya adalah keterlibatan pihak swasta dalam proses pemilihan pejabat. Dalam konteks Indonesia, sekiranya perlu melihat lebih luas, yakni pemilihan pejabat pada lembaga eksekutif dan legislatif.

Menjadi rahasia umum bagaimana kemudian sektor swasta menjadi pemodal bagi mereka yang menginginkan dirinya menjadi pejabat. Setelah menjabat, tidak ada pilihan lain bagi pejabat itu, yakni memperjuangkan hak-hak pemodal dengan segala cara. Dia menjauhkan diri dari kebajikan dan melanggar hak asasi manusia. Tidak menjadi hal yang mencengangkan jika kemudian pejabat tersebut terlibat dalam praktik-praktik rasuah yang dilakukan bersama-sama dengan pemodal.

Sekiranya fakta demikianlah yang harus ditelaah lebih mendalam dan dicarikan jalan keluarnya. KPK, sebagai lembaga antirasuah, sudah memulainya dengan membuat langkah-langkah taktis nan strategis sebagaimana dilansir dalam brief-nya. Lembaga-lembaga penegak hukum yang lainnya juga perlu untuk segera mengikutinya. Selebihnya, dalam pemberantasan korupsi, upaya represif masih dipandang penting dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas dari aparat penegak hukum.

Sementara itu, pelibatan partisipasi masyarakat dalam bergerak melawan praktik korupsi juga merupakan suatu keniscayaan. Konkritnya, harus ada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan terhadap masyarakat perihal pentingnya gerakan antikorupsi di negeri ini. Dengan begitu, ke depan, “perselingkuhan” antara pejabat dengan swasta untuk mencabik-cabik negeri ini melalui praktik korupsi tak terjadi kembali. Semoga.(*)